PONTIANAK, KALBAR – Ledaknews.kom Kalimantan Barat (Kalbar), sebagai salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia, ironisnya kehilangan potensi pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai dua triliun rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si, saat menerima kunjungan silaturahmi dari rombongan Persatuan Wartawan Kalbar (PWK) dan Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kalbar di ruang kerjanya, Senin (10/11/2025).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Kalbar menduduki peringkat ketiga sebagai provinsi dengan lahan perkebunan sawit terluas, mencapai 2,02 juta hektare, dengan produksi 5,29 juta ton kelapa sawit atau 11,3% dari total produksi nasional. Namun, potensi kekayaan alam ini belum memberikan dampak maksimal bagi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Wagub Krisantus menjelaskan bahwa salah satu faktor utama hilangnya potensi pendapatan daerah adalah terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pelabuhan. Kalbar memiliki pelabuhan internasional, namun belum berfungsi secara optimal.
“Puluhan tahun kita di sini, DBH ekspor kita tidak dapat. Karena ekspor kita lewat Dumai, Riau. Baik itu sawit maupun tambang, karena pelabuhan internasional kita belum berfungsi,” ujar Wagub.
Menurutnya, jika pelabuhan internasional di Mempawah sudah beroperasi penuh dan semua kegiatan ekspor dilakukan melalui pelabuhan tersebut, potensi pendapatan yang bisa diraih mencapai sekitar dua triliun rupiah.
“Padahal sawitnya dari kita, bauksitnya dari kita, namun hasilnya tercatat sebagai hasil bumi Riau dan Jakarta. Hal ini berpengaruh pada transfer daerah, karena perhitungan transfer daerah didasarkan pada potensi alam yang kita miliki,” jelas Wagub.
Wagub Krisantus berharap agar pihak Pelindo segera memfungsikan pelabuhan internasional di Mempawah. Dengan demikian, ekspor hasil alam Kalbar dapat dilakukan langsung dari Kalbar, sehingga DBH ekspor menjadi nilai tambah bagi pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat menunjang pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.
PWK/Red
