Ketapang, Kalbar – Ledaknews.com. Kasus dugaan pelanggaran etik yang menyeret seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan publik. Setelah pemberitaan sebelumnya memicu perhatian luas, gelombang desakan agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Ketapang segera mengambil sikap semakin menguat.
Oknum legislator berinisial JT, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Ketapang, diduga berada di Finns Beach Club, Bali, pada rentang September–Oktober 2025, waktu yang menurut informasi bertepatan dengan pelaksanaan salah satu agenda penting DPRD Kabupaten Ketapang, yakni Sidang Paripurna.
Apabila dugaan tersebut terbukti, publik menilai persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut kehidupan pribadi, melainkan telah menyentuh aspek tanggung jawab moral dan etika sebagai wakil rakyat yang dipilih untuk menjalankan amanah masyarakat.
Kesaksian Sumber dan Rekaman yang Diklaim Ada
Informasi mengenai dugaan keberadaan JT di Bali pertama kali diperoleh dari seorang warga asal Ketapang yang mengaku berada di lokasi pada saat itu.
Kepada awak media, sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku melihat secara langsung JT bersama seorang perempuan berinisial T.
“Kejadiannya sekitar September atau Oktober 2025. Saya melihat mereka berenang bersama, berpelukan dan berciuman di area kolam. Saat itu banyak pengunjung lain juga berada di lokasi. Saya sempat merekam momen tersebut menggunakan telepon genggam,” ujar sumber.
Redaksi belum dapat memverifikasi secara independen keaslian maupun waktu pengambilan rekaman yang disebutkan oleh sumber tersebut.
Muncul Dugaan Pelanggaran Etik
Sorotan masyarakat semakin tajam karena dugaan keberadaan JT di Bali disebut-sebut bertepatan dengan agenda Paripurna DPRD yang memiliki nilai strategis bagi jalannya pemerintahan daerah.
Publik mempertanyakan apakah pada waktu yang sama yang bersangkutan memperoleh izin resmi, menjalankan tugas kedinasan, atau justru meninggalkan kewajiban sebagai anggota legislatif.
Menurut sejumlah kalangan, pertanyaan tersebut menjadi ranah yang semestinya dijawab secara terbuka oleh Badan Kehormatan DPRD melalui mekanisme pemeriksaan etik.
Kondisi Keluarga Ikut Menjadi Sorotan
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, mencuatnya dugaan tersebut juga disebut berdampak terhadap kondisi keluarga internal JT.
Sumber menyebut istri yang bersangkutan mengalami tekanan psikologis setelah isu tersebut menjadi konsumsi publik. Redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari pihak keluarga mengenai informasi tersebut.
Media ini juga menerima informasi mengenai dugaan adanya pembatasan komunikasi terhadap pihak keluarga. Namun hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
BK DPRD Diminta Tidak Berdiam Diri
Desakan kepada Badan Kehormatan DPRD Ketapang kini terus bermunculan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai BK memiliki kewajiban moral untuk menjawab keresahan publik melalui proses klarifikasi yang transparan.
“Jangan sampai Badan Kehormatan hanya menjadi pelengkap administrasi. Kalau memang ada dugaan pelanggaran etik, periksa secara terbuka. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada masyarakat. Tetapi jika terbukti, jangan ada perlakuan istimewa,” ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurutnya, sikap diam justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Hak Jawab Tetap Dibuka
Hingga berita ini diterbitkan, Belum ada tanggapan dari JT. JT memilih bungkam saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Redaksi juga membuka ruang konfirmasi kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ketapang untuk memberikan penjelasan mengenai langkah yang akan ditempuh terkait informasi yang berkembang di masyarakat.
Sesuai Kode Etik Jurnalistik, asas praduga tak bersalah, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini memiliki hak untuk menyampaikan Hak Jawab maupun Hak Koreksi, yang akan dimuat secara proporsional.(Tim/Red)
