foto Kreasi AI: Kondisi lahan kebun warga yang tergenang lumpur diduga limbah kegiatan tambang bausit PT CMI.
Ketapang, Kalbar — Ledaknews.com// Kehadiran korporasi tambang semestinya menjadi motor kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Namun, karpet merah investasi yang dibentangkan di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, justru menyisakan nestapa.
Aktivitas pertambangan bauksit PT Cita Mineral Investindo.Tbk(PT CMI) diduga kuat memicu kerusakan parah pada lahan perkebunan warga akibat terjangan lumpur dan tata kelola drainase yang amburadul.
Dugaan pelanggaran dan kelalaian pengelolaan lingkungan ini kini menjadi sorotan tajam Persatuan Wartawan Kalbar (PWK). Organisasi profesi jurnalis tersebut bahkan bersiap menurunkan tim investigasi khusus untuk menguliti tuntas duduk perkara di balik penderitaan warga lingkar tambang.
Lahan Produktif Berubah Jadi Kubangan, Korporasi Tutup Mata
M. Yunus, salah seorang pemilik kebun kelapa sawit di wilayah tersebut, hanya bisa mengelus dada melihat sumber penghidupannya terancam mati susul-menyusul. Sebelum alat berat dan aktivitas masif PT CMI merangsek masuk ke wilayahnya, kebun sawit miliknya tumbuh subur dan mulai memasuki usia produktif.
Kini, harapan itu terkubur di bawah hamparan lumpur pekat yang menutup akses jalan hingga merendam areal perkebunan. Tak hanya akses mobilitas yang lumpuh, pohon-pohon sawit miliknya dilaporkan mengalami kerdil akibat dugaan terjangan limbah dan limpasan air tambang yang tidak terkontrol.
”Kami berharap pihak perusahaan bertanggung jawab. Kami minta diperbaiki atau diberikan ganti rugi. Tolong dibuatkan parit, lahannya dibersihkan, karena kondisi yang awalnya bagus sekarang menjadi berlumpur,” ungkap Yunus dengan nada kecewa saat diwawancarai, Senin (10/11/2026).
Berdasarkan peninjauan visual di lapangan, batas antara area konsesi pertambangan dan lahan warga memperlihatkan kontras yang mengkhawatirkan. Aliran lumpur pekat tanpa sistem tanggul atau drainase memadai mengarah langsung ke sektor perkebunan rakyat. Temuan ini mengindikasikan adanya dugaan lemahnya pengawasan serta potensi pengabaian standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan lingkungan dan sedimentasi (sediment pond).
PWK Siapkan Investigasi Menyeluruh: “Jangan Jadikan Korporasi di Atas Penderitaan Rakyat”
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Kalbar (PWK), Verry Liem, melontarkan kritik keras terhadap potensi pembiaran dampak lingkungan yang merugikan masyarakat kecil. Verry menegaskan bahwa PWK segera menurunkan tim untuk melakukan investigasi mendalam guna membongkar dugaan kelalaian manajemen PT CMI dalam mengelola limbah dan air limpasan tambang.
”Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari keberadaan investasi justru harus menanggung kerugian akibat dampak aktivitas perusahaan. Keluhan warga ini harus ditindaklanjuti secara serius dan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan,” tegas Verry Liem saat di hubungi di sela kegiatan di Jakarta. Selasa (11/11/2026).
Verry mendesak instansi berwenang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan aparat pengawas sektor ESDM/pertambangan, untuk tidak tinggal diam. Ia meminta penegak aturan turun langsung melakukan audit lingkungan secara objektif guna memastikan apakah PT CMI telah mematuhi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
”PWK akan mendalami persoalan ini. Kami ingin mengetahui apakah aktivitas pertambangan telah dijalankan sesuai ketentuan lingkungan hidup dan apakah sistem pengelolaan air serta sedimentasinya sudah memenuhi standar. Hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat harus dilindungi,” tandasnya.
PT CMI Bungkam, Pertanggungjawaban Dipertanyakan
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Cira Mineral Investindo.Tbk(PT CMI) masih memilih bungkam. Tim masih berupaya mengkonfirmasi pihak penanggungjawab terkait. Sikap tertutup korporasi ini semakin memperkuat kecurigaan publik atas minimnya iktikad baik dalam merespons dampak sosial-lingkungan di lapangan.
Publik kini menagih ketegasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Investasi yang sah secara hukum tidak boleh berjalan di atas penderitaan rakyat dan pengrusakan ekosistem lingkungan hidup.(Yun)
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan warga dan peninjauan visual di lapangan. Dugaan hubungan antara aktivitas pertambangan dan kerusakan kebun masih memerlukan audit teknis dari instansi berwenang. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi PT CMI untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, atau bantahan resmi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
