Pembukaan Jalur Alat Berat di Hutan Konservasi Sibayak: Suria Depari Desak Usut Tuntas Kebijakan hingga Dugaan Keterlibatan Korporasi

Foto: Surya Depari di buatkan dengan AI

Medan, Sumatra Utara– Ledaknews.com// Polemik pembukaan jalur menggunakan ekskavator di kawasan hutan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kian mengarah pada sorotan tata kelola dan potensi pelanggaran prosedur. Ketua Harian Satgas Inti Prabowo, Suria Depari, mendesak agar pengusutan kasus ini tidak berhenti pada level teknis, melainkan menyentuh alur pengambilan kebijakan serta dugaan keterlibatan badan usaha. Sabtu (21/11/2026).

Sorotan publik mencuat menyusul beredarnya informasi dan dokumentasi alat berat ekskavator yang membuka jalur selebar sekitar lima meter dan terindikasi masuk ke kawasan hutan konservasi, sebagaimana dilaporkan ANTARA pada 19 November 2026.

Di lapangan, terdapat perbedaan narasi terkait latar belakang pembukaan jalur tersebut. Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, menyatakan pengerjaan ekskavator ditujukan untuk peningkatan aksesibilitas dan penyediaan jalur evakuasi, serta menepis keterkaitan dengan kegiatan motor trail. Namun, klaim tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai dasar perizinan, kajian dampak lingkungan, hingga kewenangan pembukaan akses di zona konservasi.

Langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang meninjau lokasi pada Rabu (18/11/2026) untuk meminta penutupan jalur yang dinilai tidak tepat dan pemulihan vegetasi, lalu diikuti permintaan pemeriksaan terhadap Faisal Simangunsong oleh Inspektorat Sumut pada Jumat (20/11/2026), dinilai Suria belum cukup menjawab akar persoalan.

“Kami meminta Bobby Nasution, Kepala Dinas LHK, dan UPT Tahura bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada pemeriksaan pejabat teknis, sementara seluruh proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan pekerjaan, dan pihak-pihak yang terlibat tidak diperiksa secara menyeluruh,” tegas Suria.

Aspek lain yang menjadi perhatian tajam adalah dugaan keterlibatan sebuah badan usaha dalam proyek pembukaan jalur tersebut. Suria mengungkapkan adanya informasi bahwa salah seorang komisaris perusahaan yang diduga terlibat memiliki kedekatan dengan Gubernur Sumatera Utara. Menurutnya, dugaan relasi tersebut harus diuji secara objektif melalui penelusuran dokumen, kontrak, dan aliran kewenangan, bukan dibiarkan menjadi spekulasi.

“Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya dilindungi justru mengalami kerusakan akibat kepentingan tertentu. Kami meminta semua pihak diperiksa secara terbuka. Siapa pun yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” ujarnya.

Suria juga mendorong Kapolda Sumatera Utara turun tangan secara profesional dan transparan apabila ditemukan indikasi tindak pidana kehutanan maupun lingkungan hidup. Ia menekankan bahwa kebutuhan mitigasi atau jalur evakuasi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan ketentuan perlindungan kawasan konservasi.

Publik kini menanti keterbukaan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Sumut, Dinas LHK Sumut, UPTD Tahura Bukit Barisan, dan aparat penegak hukum, terutama terkait pihak yang memberi persetujuan, legalitas pembukaan jalur, luas kerusakan vegetasi, serta rencana pemulihan ekosistem Gunung Sibayak secara terukur. (Tim)

Catatan Redaksi & Hak Jawab: Redaksi berpegang pada prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini.

Recommended For You

About the Author: ledaknews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *