DELI SERDANG, Sumatra Utara– Ledaknews.com// Keadilan seolah bermain petak umpet dengan Hafifuddin Hamid alias Afif. Warga Dusun I Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang itu kembali mengetuk pintu keadilan dengan melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.Bukan tanpa alasan Afif kembali bersuara lantang. Ia mempertanyakan kejanggalan yang dinilai terlalu telanjang dalam penanganan perkaranya di Polresta Deli Serdang. Alih-alih mendapat kepastian hukum yang adil, perkara yang menjeratnya justru dihentikan lewat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdalih Restorative Justice, padahal Afif mengaku tak pernah sekali pun duduk berdamai atau membubuhkan tanda tangan perdamaian.
Publik pun berhak bertanya: jika pihak yang dituduh tak pernah berdamai, siapa sebenarnya yang berdamai, dan atas dasar hukum apa kesepakatan itu dipakai untuk menghentikan penyidikan?
Kekecewaan Afif kian menumpuk karena Dumas sebelumnya tertanggal 26 Juni 2026 dinilai menguap tanpa kepastian yang jelas. Kini, di bawah kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru, Afif menuntut agar tabir kejanggalan ini dibuka tanpa kompromi.
Pernah Ditahan 20 Hari, Bukti-Bukti Malah Mengarah Sebaliknya?
Afif masih mengingat jelas bagaimana ia harus merasakan dinginnya jeruji penahanan selama 20 hari. Penangkapan dilakukan lewat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/381/XII/RES.1.6/2024/Satreskrim tertanggal 21 Desember 2024, disusul penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP Han/268/XII/RES.1.6/2024/Reskrim tertanggal 22 Desember 2024, buntut laporan dugaan penganiayaan terhadap Salmon Sembiring (LP/B/415/V/2024/SPKT/Polresta Deli Serdang/Polda Sumatera Utara, 9 Mei 2024).
Namun, narasi yang dibangun Afif justru berbanding terbalik dengan tuduhan tersebut. Ia mengklaim mengantongi sejumlah dokumen dan pernyataan yang membantah keterlibatannya dalam penganiayaan. Bahkan, ia menyebut dirinya justru berusaha menyelamatkan Salmon dari amukan massa.
Afif menyodorkan klaim adanya surat pernyataan dari Salmon Sembiring selaku pelapor tertanggal 7 Februari 2025 yang menerangkan Afif tidak melakukan penganiayaan. Dua saksi lain, Permadi Nata Negara dan Robi Nelson Sitepu, juga disebut membuat surat pernyataan pada 4 dan 5 Maret 2025 dengan substansi senada. Rentetan dokumen ini membuat Afif mendesak audit menyeluruh sejak awal proses penyidikan.
SP3 Berdalih Restorative Justice, Tapi Perdamaiannya dengan Siapa?
Luka hukum yang paling disorot Afif adalah terbitnya SP3 Nomor 5.Tap/Henti.Sidik/421.b/X/RES.1.6/2025/Satreskrim tertanggal 15 Oktober 2025. Dasar Restorative Justice dalam penghentian penyidikan itu dianggap janggal karena Afif merasa tidak pernah terlibat dalam proses perdamaian maupun memberi kuasa kepada siapa pun.
Berdasarkan dokumen yang diklaim dimiliki Afif, kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Juni 2025 justru terjadi antara Salmon Sembiring dengan Alwi alias Ucok Batak dan Arifin Armansyah. Hal itu juga dikuatkan klaim surat Kepala Desa Tadukan Raga tertanggal 10 Juni 2025 yang disebut menerangkan perdamaian berlangsung antara Salmon dengan Alwi dan Arifin Armansyah.Persoalannya, kedua nama tersebut bukan pihak yang berstatus tersangka dalam perkara yang menjerat Afif. Lantas, bagaimana perdamaian pihak lain b imagesisa menjadi pintu masuk penghentian penyidikan atas nama Afif? Apakah prosedur gelar perkara, pencabutan laporan, atau syarat Restorative Justice benar-benar dijalankan sesuai aturan, atau justru menyisakan lubang prosedural?
Aduan Etik Mangkrak Setahun Lebih, Pejabat Lama Malah Melaju?
Ketidakpuasan Afif tak berhenti di meja penyidikan. Aduan dugaan pelanggaran etik yang ia layangkan ke Propam Polda Sumut dengan Surat Penerimaan Nomor SPSP2/21/II/2025/SUBBAGYANDUAN tertanggal 3 Februari 2025 dan dilimpahkan ke Biro Paminal Divpropam Polri lewat Nota Dinas Nomor R/1224/Was.2.4./2025 tertanggal 24 Februari 2025, dinilai jalan di tempat.
Ia menyebut perkara tersebut ditangani Subbidwadprof Bidpropam Polda Sumut oleh Akreditor Brigadir Edi Syahputra Nasution. Namun, lebih dari satu tahun berlalu hingga Dumas terbaru ini diajukan, Afif mengaku belum mendapat kejelasan perkembangan yang pasti. Upaya menghubungi petugas terkait lewat telepon maupun WhatsApp pun diklaim tak membuahkan respons yang diharapkan.
Ironi makin terasa bagi Afif. Meski ia sudah melayangkan Dumas pada 26 Juni 2026 di era Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., keadilan yang ia cari belum kunjung terlihat. Sebaliknya, Afif menyoroti mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Risqi Akbar yang mendapat promosi pendidikan Sespimmen, serta mantan Kanit Pidum Satreskrim Polresta Deli Serdang Iptu Jimmi E. Depari yang naik pangkat menjadi AKP.
Tuntutan Pemeriksaan dan Jawaban yang Masih Menggantung
Melalui Dumas terbarunya, Afif secara tegas meminta Kapolda Sumut memeriksa mantan Kasat Reskrim Kompol Risqi Akbar dan mantan Kanit Pidum AKP Jimmi E. Depari, sekaligus mengevaluasi kinerja penanganan aduan di Bidpropam Polda Sumut.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri hanya karena dugaan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap Kapolda Sumut yang baru benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan mengungkap kebenarannya. Saya yakin Kapolda yang baru ini dapat menunjukkan kepada Kapolri bahwa slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ benar-benar diwujudkan,” tegas Afif di hadapan awak media, Jumat (20/11/2026).
Ia juga berharap pengaduan ini turut menjadi perhatian Kapolri, Kadiv Propam Polri, Komisi III DPR RI, Ombudsman, hingga Presiden RI.
Saat dikonfirmasi, mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Risqi Akbar belum memberikan respons hingga berita ini ditayangkan. Sementara itu, mantan Kanit Pidum Polresta Deli Serdang Jimmi E. Depari merespons melalui pesan WhatsApp dengan menyebut penghentian penyidikan didasarkan pada pencabutan laporan pelapor dan hasil gelar perkara.
“Izin bg. Atas dasar pencabutan laporan dari pihak pelapor LP dan sesuai hasil Gelar Perkara LP di SP3 bg. Kalau saya tidak salah pelapor jumpai penyidik pembantu menyerahkan surat pencabutan laporan polisi bg. Izin bg hrs cek lagi dulu nanti Senin ke Pidum bang. Kordinasi ke Pidum aja dulu langsung ya bg,” tulis Jimmi.
Pernyataan tersebut justru memantik tanda tanya baru. Jika alasannya pencabutan laporan, bagaimana posisi hukum Afif dan hubungannya dengan klausul Restorative Justice dalam SP3? Terlebih, pengecekan ke bagian Pidum baru akan dilakukan pada hari Senin.
Kini, bola panas berada di tangan Kapolda Sumut. Apakah pengaduan ini akan dibongkar secara terang-benderang dan objektif, atau kembali tenggelam dalam sunyi tanpa kepastian hukum?(Tim)
Catatan redaksi: Seluruh klaim, kronologi dokumen, dan keberatan berasal dari keterangan pengadu serta pihak yang terkonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi secara proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.