Ketapang, Kalbar – Ledaknews.com Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengembangan kawasan Teluk Keluang, Kabupaten Ketapang, hingga kini masih berkutat di tahap penyelidikan.
Meski telah bertahun-tahun menjadi sorotan publik, aparat penegak hukum belum mengumumkan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, apalagi penetapan tersangka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyelidikan kasus ini ditangani oleh Polda Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Aparat disebut masih melakukan pengumpulan bahan keterangan, penelusuran dokumen proyek, serta klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan di kawasan Teluk Keluang.
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang telah dimintai keterangan, termasuk pihak-pihak yang memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek. Namun demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kepolisian terkait hasil penyelidikan tersebut, termasuk apakah telah ditemukan unsur kerugian keuangan negara.
Kasus ini mencuat ke ruang publik setelah kondisi fisik proyek di lapangan dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dikucurkan. Selain kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, transparansi pelaksanaan proyek di kawasan pesisir strategis tersebut juga menuai kritik dari masyarakat.
Minimnya informasi resmi mengenai perkembangan penanganan perkara memicu kekecewaan publik. Sejumlah elemen masyarakat sipil terus mendesak aparat penegak hukum agar membuka proses penyelidikan secara lebih transparan dan akuntabel.
Publik berharap perkara ini tidak berakhir tanpa kejelasan hukum. Penanganan yang berlarut-larut dikhawatirkan hanya akan memperkuat kesan pembiaran dan memperbesar ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Pengamat menilai, lambannya pengumuman progres penanganan kasus berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen penegakan hukum, khususnya dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan penggunaan uang negara. Ketidakpastian hukum dinilai dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum didorong untuk segera memberikan kepastian status perkara, termasuk memastikan apakah kasus dugaan korupsi Teluk Keluang layak ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait target waktu penyelesaian penyelidikan maupun kemungkinan penetapan tersangka. Publik pun masih menanti kejelasan dan ketegasan hukum atas dugaan penyimpangan anggaran di kawasan Teluk Keluang tersebut.
Red
Catatan Redaksi:
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan atau merasa berkepentingan dalam pemberitaan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.