Ketapang, Kalbar – Ledaknews.com. Bupati Ketapang mengeluarkan penegasan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meninggalkan pola birokrasi lama yang lamban dan tertutup. Dalam apel pagi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Rabu (29/04/2026), Bupati menuntut jajaran pemerintah bergerak cepat, transparan, dan proaktif menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, birokrasi modern tidak boleh lagi menunggu keluhan warga baru bertindak. Pemerintah harus hadir lebih dulu, membaca persoalan di lapangan, lalu menyelesaikannya sebelum menjadi masalah besar.
“Jangan menunggu laporan baru bergerak. Pemerintah harus peka, cepat, dan hadir sebelum masyarakat mengeluh,” tegasnya.
Bupati secara khusus menyoroti bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) agar bekerja dengan pola preventif dalam pembangunan infrastruktur. Ia meminta normalisasi drainase dilakukan sebelum musim hujan tiba guna mencegah banjir dan kerusakan lingkungan.
Selain itu, Bupati menegaskan bahwa media sosial kini wajib menjadi alat kerja birokrasi. Seluruh OPD diminta memiliki kanal informasi resmi yang aktif, responsif, dan informatif sebagai sarana komunikasi dua arah dengan masyarakat.
Menurutnya, media sosial bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan “mata dan telinga” pemerintah dalam menyerap aspirasi publik secara cepat dan real-time.
“Kalau ingin tahu persoalan masyarakat hari ini, lihat lapangan dan dengar suara warga di media sosial. Itu alat kerja pemerintah sekarang,” ujarnya.
Dalam arahannya, Bupati juga menjamin aparatur dapat bekerja profesional tanpa intervensi teknis. Ia memberi kepercayaan penuh kepada pejabat dan tenaga ahli untuk menjalankan tugas sesuai aturan dan kompetensi.
“Saya beri ruang penuh untuk bekerja. Tapi ingat, profesionalitas, kehati-hatian, dan integritas wajib dijaga. Tidak boleh ada permainan dalam pekerjaan,” tegasnya lagi.
Di akhir sambutan, Bupati menekankan bahwa Kabupaten Ketapang hanya bisa maju jika birokrasi diisi aparatur yang bekerja tulus, cepat, bersih, dan bertanggung jawab.
Ia memastikan kinerja yang baik akan mendapat apresiasi, sementara kelalaian dan penyimpangan tidak akan ditoleransi.
(Red)
