Katapang, Kalbar – Ledaknews.com. Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Pidana Khusus (PiDSUS) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat pada hari Senin (8/12/2025) dalam upaya mengungkap kasus korupsi proyek di Politeknik dan kegiatan Napak Tilas telah mendapat perhatian dan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan, termasuk Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan Ketapang (KMP2K).
“Kami berikan apresiasi tinggi atas upaya Tim PiDSUS Kejati Kalbar yang telah mengungkap kasus Napak Tilas ini, karena kasus tersebut telah menjadi perbincangan dan kehebohan masyarakat Ketapang,” ujar Ketua KMP2K Suryadi.
Dalam penggeledahan yang dilakukan, Suryadi menyatakan bahwa banyak petinggi dan pejabat yang terlibat dalam kepanitiaan Napak Tilas berpotensi terlibat penyelewengan anggaran. Dia menyebutkan mantan Bupati Ketapang MR yang saat itu menjadi pembina kepanitiaan. “Banyak nama yang seharusnya ikut digeledah, salah satunya mantan Bupati MR. Apa yang dilakukan bendahara pasti atas arahan beliau yang saat itu juga menjabat Bupati,” jelasnya.
Suryadi juga menekankan bahwa dalam struktur kepengurusan tidak hanya ada bendahara, tetapi juga penanggung jawab kegiatan. “Tentu saja siapa yang menjadi penanggung jawab, dia juga harus diburu oleh Tim PiDSUS,” ungkapnya.
Rumah kediaman Bendahara Umum Napak Tilas yang digeledah telah menjadi topik utama warga. Suryadi menyebutkan H. W, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebagai tokoh kunci yang mengetahui alur anggaran. Namun, dia menjelaskan bahwa perencanaan kegiatan tersebut melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
“Saat itu Sekda adalah A W yang kini menjabat Bupati Ketapang. Beliau juga menjabat sebagai penanggung jawab kepanitiaan Napak Tilas, sehingga pasti lebih mengetahui aliran dana,” katanya. Suryadi juga mengomentari, “Jangan hanya jadi tumbal penguasa, bendahara harus berani mengungkap semua kebenaran tentang aliran dana.”
Setelah menggali rumah pribadi bendahara dan menyita bukti berupa handphone dan laptop, harapan masyarakat terpusat pada Tim PiDSUS untuk memeriksa pejabat yang lebih berwenang. “Tanpa perintah dan arahan dari pimpinan, tidak mungkin bendahara berani menyelewengkan anggaran,” kata Suryadi.
“Kami berharap Tim PiDSUS Kejati Kalbar lebih berani memeriksa dan menggeledah mantan Bupati dan Bupati saat ini, karena tokoh sentral dalam kepanitiaan Napak Tilas adalah kepala daerah,” tutupnya.
Selama penggeledahan, Tim PiDSUS telah menyita beberapa alat bukti yang akan diperiksa lebih lanjut.
Redaksi membuka ruang untuk jawaban, koreksi, dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Kode Etik Jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
