Ketapang, Kalbar- ledaknews.com. Masyarakat Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara(KKU) menyambut baik ungkapan Presiden Prabowo yang meminta kepada jajaran penegak hukum agar menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan Kehutanan.
Penegasan Presiden disampaikan saat dalam sidang Kabinet di istana Jakarta. Presiden memerintahkan kepada unsur Penegak Hukum, mulai dari Jaksa Agung, BPKP, Polri dan TNI.
“Kepada unsur Penegak Hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri dan Panglima TNI, untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan, “tegas Presiden di Istana Jakarta Rabu(22/01/2025) di kutip dari YouTube tvOnenews.
Presiden mengingatkan agar mematuhi ketentuan dan aturan karena tidak ada yang diistimewakan.
“Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi, tidak ada yang memiliki perlakuan khususkhusus,,,!!! Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan tidak melakukan, Pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan tersebut adalah hutan lindung dan sebagainya, “ujar Presiden Prabowo.
Atas ketegasan Presiden tersebut, tidak sedikit pujian yang disampaikan warga khusunya yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
“Ini baru Presiden kita sesungguhnya yaang mantap, nerpihak pada rakyat, semoga sehat selalu kita doakan untuk Presiden Prabowo, ” ujar Ujang warga Ketapang saat dimintai pendapatnya. Minggu( 26/01)
“Inilah Presiden pilihan kita yang tepat, semoga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat diwujudkan dibawah kepemimpinan Pak Prabowo, “sambut Udin.
Di tempat terpisah Iwan warga Ketapang lainnya dihubungi menyampaikan terimakasih kepada Presiden yang akan menindak perusahaan yang nakal.
” Jika itu betul dilaksanakan, kita sebagai warga sangat berterimakasih, karena banyak lahan masyarakat yang di garap oleh perusahaan tanpa adanya kompensasi yang jelas, “kata Iwan ditemui di Salah satu Cafe.
Demikian juga Budi sangat berharap agar ada tindakan tegas terhadap perusahaan, jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban.
” Pokok e mantap lah jika apa yang di katakan Presiden kita itu bila terbukti, jangan hanya pemanis saja, kita lihat banyak hutan hutan yang di garap tanpa kejelasan, kebun masyarakat yang sudah puluhan tahun di garap dimasukan dalam HGU perusahaan, masyarakat butuh keadilan, “tutur Budi.
Red
Sumber: YouTube tvOnenews dan Warga.
