Ketapang, Kalbar – Ledaknews.com. Polemik terkait pengelolaan dana aspirasi (Pokir) di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kabupaten Ketapang kembali mencuat. Kali ini, dugaan perebutan pengaruh antara anggota DPRD dan oknum pejabat di dinas tersebut menjadi sorotan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, Dinas Perkim-LH memiliki sekitar 90 paket kegiatan yang sebagian besar berasal dari aspirasi anggota DPRD. Sumber di kalangan kontraktor lokal menyebutkan bahwa selama ini, penunjukan pelaksana kegiatan Pokir kerap “dititipkan” oleh oknum anggota DPRD.
Namun, situasi kali ini berbeda. Sejumlah kontraktor mengeluhkan bahwa banyak kegiatan aspirasi DPRD justru dikelola dan ditentukan pelaksananya oleh Kepala Bidang (Kabid) berinisial AR, yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Salah seorang kontraktor yang diduga sebagai “operator” paket kegiatan dari salah satu pimpinan DPRD, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, mengungkapkan bahwa empat paket Pokir yang seharusnya ia tangani telah “selesai”. Ketika ditanya lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa paket-paket tersebut telah diambil alih oleh Kabid AR setelah ditayangkan dan bahkan sudah berkontrak.
“Mane ade agik bang, udah selesai, 4 paket, udah ditayangkan semue, bahkan udah jadi kontrak, Diambiknye oleh pak kabid,” ujarnya.
Salah satu contoh kegiatan yang menjadi sorotan adalah “Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nusantara RT 07 Desa Sukabaru Kec. Benua Kayong” dengan nilai kontrak Rp 191.527.000 yang dimenangkan oleh CV Dua Putra Perkasa. Akibatnya, banyak kontraktor yang merasa dirugikan karena sebelumnya sudah menjalin “komunikasi” dengan anggota DPRD terkait kegiatan tersebut.
Menanggapi hal ini, salah satu pimpinan DPRD berinisial AS menyatakan tidak memonitor secara detail terkait pengelolaan Pokir. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan menghasilkan kualitas yang baik. AS juga menegaskan akan memaksimalkan pengawasan dan memerintahkan pihak berwajib untuk menindak jika ditemukan ketidaksesuaian.
“Saya gak monitor, Bagi saye yang terpenting pekerjaan tersebut di laksanakan dan sesuai dengan spek hasil kualitas bagus,” tegas AS.
Sementara itu, seorang pemerhati pembangunan mengkritik kinerja Kabid AR yang dinilai lebih banyak berada di luar kota daripada melakukan pengawasan di lapangan. Menurutnya, hal ini dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dan hasil yang dicapai.
“Bagaimana akan memeperoleh kualitas kerjaan dan hasil yang baik, jika hampir setiap minggu bukan nya turun ke lapangan mengawasi kegiatan yang berjalan, oknum kabid malah terpantau sering bepergian keluar kota,” ujar pemerhati tersebut.
Sementara AR saat Beritainvestigasi.com melakukan konfirmasi melalui sambungan pesan WhatsApp, tidak bisa terhubung karena nomor kontak sudah diblokir.
Demikian pula saat tim lain mencoba konfirmasi, mempertanyakan ” Betulkah bahwa ada 4 paket pokir milik unsur pimpinan DPRD Ketapang yang dikuasai oleh Kabid”? namun AR enggak memberikan jawaban dan nomor kontak juga diblokir.
Kisruh Pokir ini menambah daftar hubungan yang kurang harmonis antara oknum ASN dan legislatif di Kabupaten Ketapang. Dampaknya, masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program pembangunan, justru dirugikan.
Tim/Red
