Jakarta, Nasional — Ledaknews.com// Hardep resmi terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) untuk masa bakti 2026–2031. Penetapan tersebut diputuskan dalam forum tertinggi organisasi, Musyawarah Nasional (Munas) I A-PPI, yang berlangsung di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Dalam kepemimpinan barunya, Hardep meneruskan estafet kepengurusan dari Ketua Umum periode sebelumnya, Ade Julhaidir. Munas I yang diprakarsai oleh DPP A-PPI selaku tuan rumah ini dihadiri oleh delegasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia. Turut hadir pula perwakilan institusi kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), lintas organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menjawab Tantangan Era Digital
Pergantian pucuk pimpinan ini menjadi momentum konsolidasi menyeluruh bagi A-PPI dalam merespons dinamika industri media yang kian kompetitif. Di tengah derasnya arus disrupsi digital, insan pers dituntut menjaga keseimbangan antara kecepatan publikasi dengan ketepatan verifikasi fakta.
Kepengurusan periode 2026–2031 menegaskan bahwa parameter keberhasilan organisasi pers tidak lagi diukur dari besarnya jumlah anggota semata, melainkan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kredibilitas produk jurnalistik yang disajikan kepada publik.
Landasan Regulasi dan Tiga Pilar Strategis
Sebagai organisasi profesi, A-PPI memosisikan diri sebagai wadah pembinaan yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Merujuk Pasal 3, pers wajib menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial secara proporsional. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) secara tegas mewajibkan setiap wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Guna merealisasikan mandat tersebut, kepengurusan DPP A-PPI di bawah komando Hardep merumuskan tiga pilar program kerja utama untuk lima tahun ke depan:
Peningkatan Kapasitas Jurnalistik: Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada literasi regulasi pers, praktik jurnalistik beretika, serta adaptasi teknologi digital.
Penegakan Etika dan Disiplin Internal: Memperkuat fungsi pengawasan organisasi guna memastikan seluruh anggota bekerja sesuai koridor Kode Etik Jurnalistik di lapangan.
Kemitraan Kelembagaan Konstruktif: Membangun sinergi strategis bersama pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat dengan tetap menjaga independensi serta daya kritis pers.
Melalui keputusan Munas I ini, seluruh jajaran pengurus pusat hingga daerah ditargetkan segera menerjemahkan hasil musyawarah menjadi langkah kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi kualitas kemerdekaan pers nasional.(Red)
Summer: Tim A-PPI Sumut)
