KETAPANG, KALBAR – Ledaknews.com. (31 Maret 2026) Gelombang kecaman terhadap Jakaria Irawan semakin meluas. Kritik keras yang dilontarkannya kepada Bupati Ketapang Alexander Wilyo dinilai tidak lagi berada dalam koridor etika, bahkan dituding mengandung unsur provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Sorotan tajam datang dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat. Ketua Umum Lembaga Majelis Taklim Muallaf Ketapang, Verry Liem, secara terbuka mengingatkan bahwa kritik terhadap pemimpin harus disampaikan secara profesional dan konstruktif, bukan dengan narasi yang memicu kebencian publik.
“Ruang kritik itu terbuka, tetapi harus membangun. Bukan menggiring opini untuk membenci pemimpin,” tegasnya.
Kontroversi bermula dari pernyataan Jakaria melalui akun TikTok pribadinya @Jakariairawan yang viral dan memantik reaksi luas. Gaya penyampaiannya dinilai tidak mencerminkan integritas seorang advokat, melainkan cenderung menyerang secara personal dan membangun opini negatif di ruang publik.
Kritik paling keras disampaikan praktisi hukum sekaligus aktivis buruh, Lusminto Dewa, SH., CIM. Ia menilai pernyataan tersebut telah melampaui batas sebagai kritik yang sah dan masuk pada ranah penghinaan.
“Ini bukan kritik, ini serangan. Ada framing negatif yang jelas dan berpotensi memecah masyarakat,” tegas Lusminto.
Ia bahkan menyerukan konsolidasi kepada seluruh elemen pendukung pasangan Alexander Wilyo–Jamhuri Amir untuk melawan narasi yang dianggap merusak legitimasi kepemimpinan daerah. Bersama Dewan Adat Dayak (DAD), pihaknya juga tengah mengkaji langkah hukum terhadap Jakaria.
Menurut Lusminto, pernyataan tersebut tidak hanya menyerang kepala daerah secara personal, tetapi juga mencederai pilihan demokratis masyarakat Ketapang.
“Lebih dari 50 persen rakyat memilih pemimpin ini. Ketika diserang secara tidak etis, itu sama saja merendahkan kehendak rakyat,” ujarnya.
Menguatnya polemik ini memicu kekhawatiran akan terjadinya polarisasi sosial di tengah masyarakat. Sejumlah pihak pun mendesak agar media sosial tidak dijadikan alat provokasi yang berpotensi merusak stabilitas dan persatuan publik.
.M Fendi
Editor: Ali
