Ketapang, Kalbar— Beritainvestigasi.com. Sabtu pagi di Aula Pendopo Bupati Ketapang, Sabtu (8/8/2026), raut wajah para pengurus DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ketapang tampak khidmat saat mengucap sumpah pelantikan.
Di balik seremoni formal itu, tersimpan napas panjang jutaan nelayan kecil yang sehari-hari mempertaruhkan nyawa di tengah gulungan ombak perairan Kalimantan Barat.
Pelantikan kepengurusan baru HNSI Kalbar periode ini bukan sekadar pergantian tampuk organisasi, melainkan penyerahan beban harapan. Bagi seorang nelayan tradisional di Ketapang, melaut bukan lagi sekadar perkara keberanian menembus badai, melainkan pertarungan melawan rumitnya perizinan kapal dan tebalnya ketidakpastian pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam sambutannya, Bupati Ketapang menyampaikan selamat sekaligus menitipkan pesan mendalam. Beliau menegaskan bahwa HNSI tidak boleh menjelma menjadi organisasi papan nama yang berjarak dari jerit payah anggotanya di pesisir.
Namun, di tengah komitmen Pemkab untuk membuka pintu dialog, realitas birokrasi menyisakan tantangan besar. Pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat kerap membuat masalah perizinan kapal terasa lambat dan berbelit-belit bagi nelayan kecil yang berkejaran dengan perut keluarga.
“Kalau kewenangannya ada di kabupaten, kami siap memfasilitasi. Tapi jika ada di provinsi atau pusat, mari kita kawal bersama,” ujar Bupati Ketapang, mencoba memetakan ruang gerak pemerintah daerah.
Persoalan tak berhenti di dermaga. Ketika kapal siap berlayar, kelangkaan BBM bersubsidi kerap memaksa nelayan menyandarkan perahu dan gigit jari. Ketiadaan dinas teknis khusus energi di tingkat kabupaten membuat Pemkab harus terus menggedor pintu Pertamina agar kuota BBM nelayan tidak tersendat.
Lebih tragis lagi, meski laut Ketapang menyimpan kekayaan bahari yang melimpah, manfaat ekonominya kerap mengalir keluar. Nelayan lokal yang bersusah payah menangkap ikan justru berada di posisi paling rapuh dalam rantai niaga.
“Jangan sampai ikan kita melimpah, tapi yang menikmati nilai ekonominya justru orang luar,” cetus Bupati, menyentil fakta pahit yang dirasakan masyarakat pesisir selama ini.
Pelantikan DPC HNSI Ketapang kini menjadi ujian nurani. Mampukah pengurus baru ini menjadi jembatan yang sungguh-sungguh mendengarkan dentang kecemasan nelayan, ataukah janji “Pembangunan Berkeadilan” hanya akan berhenti sebagai gema retorika di ruang pendopo? Waktu dan gelombang laut yang akan menjawabnya.(Red)
