KETAPANG, Prokopim — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ketapang resmi dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Provinsi Kalimantan Barat di Aula Pendopo Bupati Ketapang, Sabtu (8/8/2026).
Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan HNSI dapat menjadi wadah yang benar-benar memahami, menyerap, serta memperjuangkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan.
Menurut Bupati, sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi nelayan memerlukan perhatian dan penanganan bersama. Di antaranya terkait dokumen atau surat kapal yang kewenangannya berada pada tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ketersediaan es balok untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, serta ketersediaan dan stok bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Persoalan-persoalan tersebut sangat penting karena menyangkut langsung aktivitas dan keberlangsungan usaha masyarakat nelayan. Mulai dari persoalan administrasi kapal hingga ketersediaan BBM yang dibutuhkan nelayan untuk dapat melaut,” ujarnya.
Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Ketapang siap berkolaborasi dan memfasilitasi aspirasi masyarakat nelayan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Apabila persoalan yang dihadapi merupakan kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, kata dia, Pemkab Ketapang siap membantu mengomunikasikan dan mengawal aspirasi tersebut kepada instansi maupun pihak yang memiliki kewenangan.
“Kalau ada persoalan di lapangan, sampaikan. Kita duduk bersama, kita lihat kewenangannya di mana, kemudian kita carikan jalan keluarnya,” kata Bupati.
Bupati juga menyoroti besarnya potensi sektor perikanan di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, potensi tersebut harus mampu memberikan nilai tambah dan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat serta daerah.
“Potensi perikanan Ketapang sangat besar. Jangan sampai hasil tangkapan nelayan kita melimpah, tetapi nilai ekonominya justru lebih banyak dinikmati oleh pihak dari luar daerah,” tegasnya.
Untuk itu, Bupati mendorong pembangunan ekosistem perikanan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Ekosistem tersebut, menurutnya, harus dibangun mulai dari aktivitas nelayan saat melaut, penyelesaian persoalan administrasi dan perizinan kapal, ketersediaan BBM melalui SPBN, hingga penyediaan es balok.
Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada proses pendaratan hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran agar produk perikanan Ketapang memiliki nilai tambah dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Lebih lanjut Ia berharap DPC HNSI Kabupaten Ketapang dapat menjadi mitra pemerintah yang aktif, konstruktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan.
Peran tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui penguatan akses informasi bagi nelayan, memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir, membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, serta mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan menuju Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri,” ujarnya.
Bupati menambahkan, pembangunan daerah membutuhkan komunikasi dan kolaborasi dari seluruh elemen, termasuk organisasi masyarakat dan profesi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.
“Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Mari kita bangun komunikasi dan kolaborasi untuk kemajuan masyarakat nelayan dan Kabupaten Ketapang,” katanya.
Bupati Ketapang pun mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPC HNSI Kabupaten Ketapang yang baru dilantik dan berharap organisasi tersebut dapat menjalankan amanah dengan baik serta menjadi penggerak dalam memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Selamat dan sukses kepada seluruh pengurus DPC HNSI Kabupaten Ketapang. Semoga amanah dan senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan,” pungkasnya.