Ketapang, Kalbar – Ledaknews.com. Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kehidupan beragama dan penguatan kelembagaan masyarakat.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, secara simbolis menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026 kepada para penerima bantuan, bertempat di Kantor Bupati Ketapang, pada Senin (6/4/2026).
Di tengah tekanan keuangan daerah yang berdampak pada pengurangan alokasi anggaran, Pemkab Ketapang tetap menggelontorkan dana hibah sebesar Rp10 miliar kepada 69 penerima. Bantuan tersebut mencakup rumah ibadah seperti masjid, musholla, gereja, pondok pesantren, serta berbagai badan, lembaga, dan organisasi.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar dukungan finansial, tetapi juga amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, tepat sasaran, serta disertai pelaporan administrasi yang akuntabel.
“Gunakan dana hibah sesuai peruntukannya. Hindari segala bentuk penyimpangan. Amanah ini harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan,” tegasnya.
Alexander Wilyo juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penyaluran bantuan lintas agama, sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi. Menurutnya, keberhasilan program hibah tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas sarana ibadah dan kontribusi lembaga dalam pembangunan sosial.
Ia berharap bantuan tersebut mampu memperbaiki fasilitas peribadatan sehingga aktivitas keagamaan semakin nyaman, sekaligus memperkuat peran lembaga dan organisasi dalam membantu pemerintah membangun masyarakat yang berakhlak dan berdaya.
Dengan penyaluran hibah ini, Pemkab Ketapang menegaskan arah kebijakan yang tetap berpihak pada kepentingan publik, meski di tengah keterbatasan fiskal. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan moral dan sosial tetap menjadi prioritas utama daerah.
Red
Editor: Ali
