KETAPANG, Prokopim — Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat mematangkan kesiapan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ketapang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika hingga ke tingkat kabupaten.
Pembahasan kesiapan tersebut berlangsung dalam pertemuan yang dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si bersama Kepala BNNP Kalimantan Barat Brigjen Pol. Totok Lisdiarto di Ruang Kerja Bupati Ketapang, Selasa (11/8/2026).
Dari BNNP Kalbar, turut hadir Kepala Bidang Pemberantasan, Kepala BNN Kabupaten Kubu Raya, serta tim teknis. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Ketapang hadir Asisten Administrasi Umum dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
Pertemuan tersebut tidak sekadar membahas koordinasi kelembagaan. Pemerintah daerah dan BNNP Kalbar membicarakan berbagai aspek penting yang menjadi persyaratan pembentukan BNNK, mulai dari kesiapan administrasi, kelembagaan, sarana dan prasarana, hingga dukungan pemerintah daerah terhadap operasional BNNK apabila nantinya resmi terbentuk.
Dalam kesempatan itu, tim BNNP Kalbar juga melakukan peninjauan dan pengecekan terhadap sejumlah kesiapan yang telah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagai bagian dari proses pengusulan pembentukan BNNK Ketapang.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan, kesiapan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Menurut dia, dukungan Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat dan fasilitas, tetapi juga memastikan keberadaan BNNK nantinya dapat memberikan pelayanan serta perlindungan yang semakin dekat kepada masyarakat.
“Perlindungan anak-anak dan generasi muda kita adalah prioritas utama. Kehadiran BNNK adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan rakyat. Kami akan kawal proses ini sampai seluruh tahapan selesai dan keputusan resmi terbit, karena ini bukan hanya tentang kelembagaan, tetapi tentang investasi kemanusiaan untuk masa depan Ketapang,” ujar Alexander.
Proses pembentukan BNNK Ketapang sendiri masih melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku. Usulan pembentukan telah diproses di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebelum ditetapkan melalui keputusan resmi.
Karena itu, verifikasi dan peninjauan yang dilakukan BNNP Kalbar menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan daerah sebelum proses tersebut berlanjut ke tahapan berikutnya.
Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol. Totok Lisdiarto mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan pembentukan BNNK. Kesiapan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu unsur penting untuk mendukung proses pembentukan kelembagaan tersebut agar berjalan sesuai ketentuan.
Bagi masyarakat Ketapang, kehadiran BNNK nantinya diharapkan membawa manfaat yang jauh lebih besar daripada sekadar berdirinya sebuah institusi pemerintahan.
Dengan adanya BNNK di tingkat kabupaten, akses masyarakat terhadap program pencegahan, edukasi, pemberantasan, hingga layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika diharapkan semakin mudah dijangkau.
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) juga diharapkan dapat diperkuat secara lebih sistematis, mulai dari lingkungan pendidikan, keluarga, komunitas, pemerintahan desa hingga berbagai kelompok masyarakat.
Di sisi lain, keberadaan BNNK nantinya diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, pemerintah desa, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin kompleks.
Alexander menegaskan, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus mengawal proses pembentukan BNNK hingga seluruh tahapan kelembagaan dapat diselesaikan.
Menurutnya, upaya melindungi generasi muda dari ancaman narkotika membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan aparat penegak hukum, dunia pendidikan, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat secara luas.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan menuju pembentukan BNNK Ketapang. Verifikasi lapangan, kesiapan administrasi, dukungan fasilitas, serta komitmen pemerintah daerah kini menjadi bagian dari proses yang terus bergerak.
Jika seluruh tahapan dapat dilalui sesuai ketentuan, kehadiran BNNK Ketapang diharapkan menjadi penguatan baru bagi gerakan bersama mewujudkan Ketapang BERSINAR — Bersih dari Narkoba.
Lebih dari sekadar sebuah institusi, BNNK diharapkan menjadi benteng perlindungan masyarakat sekaligus bagian dari ikhtiar besar untuk menyelamatkan generasi muda Ketapang agar tumbuh sehat, produktif, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik.