Pontianak, Kalbar – Ledaknews.com Video viral dugaan praktik “kencing BBM” di Kalimantan Barat kembali mengguncang publik dan memicu sorotan tajam terhadap sistem pengawasan distribusi BBM subsidi milik PT Pertamina Patra Niaga.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak sebuah mobil tangki diduga memindahkan BBM ke kendaraan lain di luar jalur resmi distribusi. Rekaman tersebut langsung memantik kemarahan publik karena BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat, bukan bocor di tengah jalan.
Kasus ini pun memunculkan pertanyaan besar: bagaimana praktik semacam itu bisa terjadi di tengah sistem pengawasan digital yang diklaim ketat?
Merespons video viral tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengaku langsung bergerak cepat melakukan investigasi bersama pihak terkait.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menegaskan pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran distribusi BBM subsidi.
“Jika terbukti terjadi pelanggaran, awak mobil tangki yang terlibat akan dikenakan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja. Sanksi administratif juga akan diberikan kepada perusahaan transportir terkait,” tegas Edi, Senin (15/5/2026).
Pertamina juga mengaku telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Sorotan Publik Lemahnya Pengawasan
Namun di tengah langkah investigasi tersebut, kritik keras datang dari pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr Herman Hofi Munawar.
Herman menilai kasus ini bukan sekadar ulah oknum lapangan, melainkan indikasi lemahnya sistem pengawasan internal dalam tata niaga energi di Kalbar.
“Ini bukan lagi soal kenakalan individu. Kalau armada sudah dilengkapi GPS dan seluruh distribusi termonitor digital, lalu bagaimana praktik ‘kencing BBM’ masih bisa terjadi? Artinya ada pengawasan yang gagal atau diduga sengaja dibiarkan,” tegas Herman.
Ia menilai langkah Pertamina yang baru bergerak setelah video viral menunjukkan pola penanganan yang reaktif, bukan preventif.
“Manajemen distribusi energi semestinya mampu mendeteksi deviasi armada secara real-time sebelum masyarakat memviralkannya. Kalau selalu menunggu viral baru bertindak, publik tentu akan mempertanyakan keseriusan pengawasan internal,” katanya.
Menurut Herman, kebocoran distribusi BBM subsidi tidak akan pernah tuntas jika Pertamina hanya menyelesaikan kasus demi kasus tanpa membongkar akar persoalan.
Ia mendesak adanya reformasi total dalam sistem pengawasan distribusi BBM, mulai dari transparansi digital, evaluasi vendor transportasi, hingga penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten.
“Data GPS ada, armada terdaftar, jalur distribusi jelas. Jadi sebenarnya sangat mudah mendeteksi penyimpangan. Pertanyaannya, kenapa kebocoran masih terus terjadi?” sindirnya.
Kasus video viral ini pun kembali memperkuat keresahan publik terhadap potensi kebocoran BBM subsidi di daerah. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, dugaan penyimpangan distribusi energi dinilai menjadi persoalan serius yang tidak bisa dianggap sekadar pelanggaran biasa.
Sementara itu, Pertamina memastikan pasokan dan distribusi BBM di Kalimantan Barat tetap berjalan normal. Pengawasan distribusi disebut terus diperkuat melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan implementasi Program Subsidi Tepat berbasis QR Code. (Red)
